HALOJABAR.COM – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Bandung pada Minggu 1 Oktober 2023 berlangsung khidmat.
Berlokasi di Plaza Balai Kota Bandung, Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengajak masyarakat untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya hal ini penting sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya mengingatkan agar kita semua terus mengamalkan nilai ideologi Pancasila, mengenang jasa para pendahulu, serta mensyukuri prestasi bangsa Indonesia berkat bimbingan Pancasila,”ujarnya.
Bambang menjelaskan, bahwa nilai-nilai Pancasila sudah berjalan sangat baik di Kota Bandung. Terutama dalam kehidupan sosial dan beragama di Kota Bandung sudah sangat damai dan kondusif. Apalagi dengan hadirnya beberapa kampung toleransi di Kota Bandung.
Sebagai informasi, saat ini sudah ada 5 kampung toleransi di Kota Bandung. Kelimanya yaitu di Kampung Toleransi Gang Luna, Paledang, Dian Permai, Balong Gede, dan Kampung Toleransi Kebon Jeruk.
“Itu menjadi bukti bahwa kerukunan kehidupan yang berlandaskan Pancasila sudah berjalan dengan baik,” katanya.
Hari Kesaktian Pancasila 2023 diperingati untuk mengingatkan masyarakat soal ideologi Pancasila yang tak bisa digantikan oleh paham apapun.
Perlu diketahui, Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ditetapkan sebagai hari nasional berdasarkan SK Nomor 153 Tahun 1967 yang diterbitkan Presiden Soeharto pada 27 September 1967.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2023 memiliki tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju”.
Pada kesempatan tersebut pula dibacakan ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2023 oleh Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan. Berikut ini ikrarnya:
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya
1. Bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
