HALOJABAR.COM – Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung Barat atau KBB memprediksi praktik money politics sangat mungkin terjadi pada pelaksanaan Pilkada KBB 2024.
Hal itu menjadi potensi kerawanan yang harus diantisipasi, selain tentunya kerawanan lainnya yang selalu muncul. Misalnya black campain, netralitas ASN, atau hal-hal lain yang bisa mencederai prosea demokrasi lima tahunan tersebut.
“Kerawan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang paling dominan adalah pelanggaran berupa money politics,” kara Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, Sabtu 25 Mei 2024.
BACA JUGA: Pilkada KBB 2024: Animo Warga Jadi Petugas PPS Tinggi, Segini Honor yang Bisa Dibawa Pulang
Terkait hal itu, pihaknya menekankan kepada badan Ad Hoc PPK maupun PPS agar memiliki integritas yang kuat. Selain itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu yang berwenang melakukan pengawasan.
Ripqi menilai, kerawanan pemilu di KBB termasuk untuk pemilihan bupati dan wakil bupati masih sama dengan yang terjadi saat pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan DPD lalu.
“Makanya saya harus meyakinkan bahwa penyelenggara baik di tingkat PPK dan PPS ini harus memiliki integritas yang kuat, supaya Pilkada berjalan jurdil,” tegasnya.
BACA JUGA: Ratusan Peserta Ikuti Seleksi Wawancara untuk Petugas PPS Pilkada KBB 2024
Demi memperkuat Badan Ad Hoc PPK/PPS, lanjut dia, pihaknya akan menyampaikan dalam orientasi tugas agar PPK dan PPS memahami tugas, fungsi dan wewenangnya. Tentunya juga terkait integritas sebagai penyelenggara Pemilu.
Pada tahapan Pilkada nanti dengan banyaknya anggota Badan Ad Hoc PPK/PPS yang berasal dari milenial, maka diharapkan akan memiliki tingkat fokus yang lebih baik dan memiliki banyak waktu untuk mengelola Pilkada.
