HALOJABAR.COM – Jelang Pilwalkot 2024, Bawaslu Kota Cimahi menerbitkan Surat Imbauan yang diperuntukkan bagi Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, terkait larangan penggantian pejabat, rotasi, maupun mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Cimahi.
Surat imbauan itu sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat pada 27 November 2024, Kota Cimahi akan menggelar pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kota Cimahi, Akhmad Yasin Nugraha mengatakan, diterbitkannya surat imbauan tersebut sesuai arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu RI.
BACA JUGA: Pilwalkot Cimahi 2024: Dicuekin Golkar, Adhitia Yudisthira Jalin Komunikasi dengan 4 Partai Besar
“Kami harus mengantisipasi adanya pelanggaran netralitas ASN dengan upaya preventif atau pencegahan,” tuturnya di Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Selasa 11 Juni 2024.
Seperti dituangkan Bawaslu Kota Cimahi melalui Surat Imbauan Nomor : 317/PM.02.00/K.JB-23/04/2024 Tanggal 22 Maret 2024 Tentang Larangan Penggantian Pejabat, Mutasi, ataupun Rotasi Jabatan di Lingkungan Pemkot Cimahi.
Imbauannya meminta kepada Pj Walikota Cimahi untuk tidak melakukan penggantian pejabat, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (Paslon) sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.
Yasin menerangkan surat imbauan itu salah satunya mencegah adanya mobilisasi ASN. Meskipun belum bisa memastikan hal tersebut, tapi pihaknya akan memetakan kerawanan yang kemungkinan terjadi pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Cimahi.
BACA JUGA: Survei Partai Golkar, Dikdik Memiliki Elektabilitas Tinggi di Pilwalkot Cimahi 2024
