HALOJABAR.COM – Angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka mencapai 11,21 persen, dan menduduki peringkat keempat tertinggi di Jawa Barat.
Namun, jumlah warga miskin tersebut diklaim menurun setelah diverifikasi dan validasi (verval) oleh 757 praja IPDN yang melaksanakan magang di Kabupaten Majalengka dari 13 Juni – 3 Juli 2024.
Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, mengatakan, hasil verval ratusan praja IPDN selama 21 hari itu didapat data warga miskin turun menjadi 8,34 persen.
Menurut dia, data tersebut bakal disinkronkan dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 yang menjadi acuan seluruh praja IPDN untuk melaksanakan verval.
“Setelah verval, jumlah warga miskin yang semula 50058 kepala keluarga (KK) turun menjadi 37244 KK,” kata Dedi Supandi saat ditemui usai Penutupan Magang Praja IPDN di Gedung Yudha Kompleks Pendopo Bupati Majalengka, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Rabu 3 Juni 2024.
Ia mengatakan, data kemiskinan dalam regsosek biasanya disinkronkan saat akhir tahun, sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka baru tercatat menurun pada awal 2025.
Namun, pihaknya mengaku sangat puas melihat kinerja ratusan praja IPDN selama magang, karena Pemkab Majalengka mendapatkan data warga miskin by name dan by address.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh praja IPDN yang telah melaksanakan magang di Majalengka,” ujar Dedi Supandi.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga tampak memberikan apresiasi khusus kepada tiga kelompok praja IPDN yang berhasil menyelesaikan verval data kemiskinan di Kecamatan Sumberjaya, Panyingkiran, dan Argapura.
Selain itu, kelompok praja IPDN yang magang di Kecamatan Lemahsugih juga diberikan apresiasi serupa, karena berhasil menyelesaikan verval meski data kemiskinannya paling banyak.
Dedi pun mengembalikan secara simbolis 757 praja IPDN yang telah menyelesaikan magang di Majalengka selama 21 hari terakhir kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi IPDN, Rizari.
