HALOJABAR.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga mengalami kebocoran data besar-besaran. Sejumlah data penting kementerian, termasuk data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akun bank, dikabarkan diretas dan dijual di situs gelap BreachForums.
Dugaan kebocoran ini pertama kali diungkap oleh akun Twitter @FalconFeedsio, yang dikenal rutin membagikan informasi terkait kebocoran data. Akun ini mempublikasikan narasi tentang peretasan tersebut disertai tangkapan layar dari BreachForums.
Menurut unggahan @FalconFeedsio, data yang diretas berasal dari periode 2021 hingga 2024 dan diambil dari Pusat Data Nasional (PDN). Data ini dijual dengan harga US$121 ribu atau sekitar Rp1,98 miliar.
BACA JUGA: Kelompok Peretas Brain Chiper Janji Berikan Dekripsi Gratis untuk Serangan PDNS di Surabaya
Unggahan di BreachForums menyebutkan bahwa data yang dijual mencakup informasi pribadi, sistem keamanan lisensi perangkat lunak, dan dokumen kontrak dari PDN. Data sampel yang disertakan dalam unggahan tersebut meliputi informasi lisensi perangkat lunak, Nomor Induk Karyawan, dan rincian akun bank.
Meski unggahan tersebut berbahasa Inggris, beberapa istilah tetap menggunakan kata-kata lokal seperti ‘personalia’, ‘lisensi’, ‘kontraktual’, dan ‘pusat data nasional’ untuk menjelaskan asal data.
BACA JUGA: Waduh! Website Pemkot Cirebon tak Dapat Diakses Gegera Serangan Hacker
Belum diketahui apakah data yang diklaim milik Kominfo ini berkaitan dengan insiden di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Sebelumnya, PDNS 2 mengalami serangan ransomware pada 20 Juni lalu, yang menyebabkan lumpuhnya sebagian besar data di pusat data tersebut.
Akibat serangan ransomware ini, data milik 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci dan hingga kini belum bisa dipulihkan. Pelaku serangan ransomware meminta tebusan sebesar US$8 juta atau sekitar Rp131,8 miliar untuk membuka kunci data tersebut. Namun, Kominfo menegaskan tidak akan membayar tebusan tersebut.
