“Diprogram Tapera ini iurannya hanya dipotong dari perusahaan dan pekerja, seharusnya pemerintah juga ikut iuran,” imbuhnya.
Selain itu pihaknya juga meminta ada dewan pengawas pada program Tapera tersebut supaya ada keterbukaan, jangan sampai iuran yang terkumpul dimanfaatkan oleh oknum yang akhirnya memberikan peluang korupsi.
“Makanya kami akan mengirimkan rekomendasi yang adil untuk buruh kepada Pemkab KBB dan DPRD KBB terkait potongan iuran pada program Tapera,” pungkasnya.***
HALOJABAR.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen memberantas judi…
“Pemprov Jabar memiliki semangat untuk menurunkan hal tersebut secara signifikan, termasuk untuk angka prevalensi stunting,”…
Apalagi, Kota Bandung punya daya tarik wisata mulai dari kuliner, fesyen, bangunan bersejarah, dan tempat…
Meski peringatan Asia Afrika biasanya diperingati setiap 18 April, namun AAF 2024 baru dapat diselenggarakan…
HALOJABAR.COM- Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Garut berhasil mengevakuasi dua kapal nelayan yang…
HALOJABAR.COM- Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Garut…
